terasbanua.my.id, Banjarmasin – Meningkatkan kualitas pendidikan jenjang PAUD, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin mengelar Sosialisasi dan Pendampingan Pembentukan PAUD Holistik Integratif (HI) Kota Banjarmasin Tahun 2024 di HBI Banjarmasin, Jumat (30/8/2024).
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina yang membuka kegiatan itu mengatakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tentunya tak lepas dari peran guru yang harus ditingkatkan.
“Kesejahteraan pendidik ini harus diperhatikan,” kata Ibnu usai membuka.
Pemko Banjarmasin sendiri lanjut Ibnu, sudah mengupayakan kesejahteraan guru PAUD melalui kenaikan gaji para guru honorer PUAD yang semula hanya Rp. 250 ribu menjadi Rp. 1 juta.
“1.500 guru PAUD dan terbanyak di Kalsel,” ujar Ibnu.
Selain itu, tentunya ditunjang dengan fasilitas memadai di sekolah dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dari peserta didik yang nantinya siap bersaing.
Terlebih Kota Banjarmasin merupakan pintu gerbang dari Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Jadi kita harus investasi di bidang pendidikan dengan membangun SDM yang baik. Adanya IKN ini jangan sampai orang Kalimantan tersingkirkan,” ujarnya.
Bunda PAUD Kota Banjarmasin, Siti Wasilah menambahkan program PAUD HI sendiri tidak hanya terpusat pada pendidikan tapi semua aspek.
“Seperti aspek pertumbuhan, perkembangan, kesehatan, perlindungan dan soal administrasi,” tutur Wasilah.
Maka dari itu, jenjang PAUD didorong untuk bisa mencapai target dari aspek tadi dengan meningkatkan kualitas guru. Maka diharapkan anak-anak peserta didik bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.
Lebih jauh, Wasilah mengungkapkan PAUD HI yang sudah terbentuk di Kota Seribu Sungai tercatat ada 264 lembaga.
“Sisa 196 PAUD karena kita punya 400 lebih PAUD yang jumlahnya terbanyak di Kalsel,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Disdik Kota Banjarmasin, Edy Junaidi menuturkan kegiatan ini merupakan tahun ke tiga semenjak digelar tahun 2021.
“Makanya bertahap kita bentuk PAUD HI yang tersisa 196 itu,” kata Edy.
Mekanisme dari kegiatan ini lanjut Edy, peserta lembaga PAUD nantinya didampingi akan mengunggah persyaratan untuk pembentukan PAUD HI.
Menurutnya, ada 8 indikator yang harus dipenuhi hingga lembaga bisa ditetapkan sebagai PAUD HI melalui Surat Keputusan (SK).
“8 indikator itu diantaranya PAUD itu harus mempunyai kelas parenting, pemantauan perkembangan anak, perilaku hidup bersih dan sehat, identitas anak,” paparnya.
Untuk memenuhi itu, tentu harus ada kolaborasi dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
“Jadi kebutuhan itu harus diakomodir pemerintah,” pungkasnya.
Hamdiah
Foto. Hamdiah
