terasbanua.my.id, Barabai – Tak adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Hulu Sungai Tengah (APBD HST) 2023 berimbas pada segala program strategis di Bumi Murakata.
Program-program Pemkab HST yang bakal dilaksanakan pada anggaran perubahan itu akhirnya tidak bisa diakomodir. Seperti program UHC atau Jaminan Kesehatan Semesta.
Sejatinya, program BPJS Kesehatan untuk HST itu jadi terhutang Rp7 miliar. Padahal hal itu mengcover soal kesehatan khalayak di HST.
“Dananya ada. Tapi karena anggaran perubahan tidak disahkan ya tidak bisa bayar. Semoga pihak BPJS Kesehatan besar hati menunggu,” kata Sekda HST, HM Yani, Jumat (20/10/2023).
Tak ada perubahan itu disebut karena tak dibahas di DPRD HST. Padahal Pemkab HST sudah menyampaikan usulan sesuai dengan prosedur dan penjadwalan yang ada.
Disebut Yani, Pemkab HST sudah menyampaikan ke DPRD pada Juli 2023 lalu.
“Tinggal pembahasan yang dilakukan DPRD HST. Namun sampai akhir September 2023 tidak dibahas. Ya mungkin agenda mereka padat ditambah saat ini (kesibukan) tahun politik juga,” kata Sekda Yani.
Lantaran tak dibahas-bahas, usulan itu sudah melampaui jadwal. Sehingga dipastikan pada 2023 ini tidak ada anggaran perubahan.
“Tentu hal ini berdampak tidak maksimalnya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Yani.
Agenda lain yang terganggu akibat tak adanya perubahan itu yakni, penyaluran dana hibah ke KPU dan Bawaslu. Sesuai edaran kementerian dalam negeri, masing-masing daerah wajib menyediakan anggaran pelaksana pemilu di tahun anggaran 2023 sebesar 40 persen.
Sisanya bisa dianggarkan pada 2024. Padahal hal itu merupakan agenda prioritas nasional.
“Saat APBD murni 2023 memang tidak teranggarkan. Karena kita menunggu dana bagi hasil (DBH) dari pusat. Nilainya seratusan miliar lebih,” jelas Yani.
Mengurangi risiko yang terjadi, Pemkab HST berencana melakukan pengalihan anggaran di sejumlah SKPD. Kemudian memanfaatkan dana tak terduga.
Diterangkan Yani, untuk melakukan pengalihan anggaran itu tak bisa disamakan dengan situasi Covid-19 dulu. Perlu cermat.
Hal lain yang terganggu yakni, rencana peningkatan fasilitas kesehatan di puskesmas, ponpes Nurul Muhibbin dan rumah sakit H Damanhuri. Seperti pengadaan alat kesehatan, pembelian obat-obatan.
Kemudian program peningkatan kualitas pendidikan, Pemkab HST berencana melakukan pengadaan peralatan Chromebook untuk menunjang aktivasi Google for Education.
“Padahal kita masuk 10 besar Nasional. Kita juga diapresiasi Kemendikbud Ristek dan google,” ungkap Yani.
Soal strategi anggaran perubahan, Kepala BKAD Pemkab HST, Teddy punya rencana. Yakni, refocusing.
“Refocusing yang kita lakukan ini adalah satu-satunya strategi dengan melakukan penjadwalan ulang beberapa program di SKPD,” aku Teddy.
Terpisah, Ketua DPRD HST, Rachmadi menjelaskan alasan mengapa DPRD tidak membahas usulan anggaran perubahan yang disampaikn Pemkab HST. Salah satunya, karena realisasi anggaran APBD murni belum melebihi 60 persen.
Bahkan, kata Rachmadi per September tadi, realisasi anggaran murni masih di bawah 40 persen.
“Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan anggaran. Kami berhak mempertanyakan itu,” kata Rachmadi.
Bukan tak ingin membahas anggaran perubahan, kata Rachmadi, DPRD HST menilai kinerja pemkab masih belum maksimal.
“Kami ingin kerja sama yang baik. DPRD bisa berperan dan pemerintah daerah bekerja. Supaya kedua belah pihak jangan ada permasalahan,” ujar Rachmadi.
Rachmadi juga menyayangkan beberapa agenda pembahasan yang penting bersama DPRD hanya dihadiri oleh wakil kepala daerah atau sekretaris daerah.
“Kita ini mitra kerja, harusnya menjalin komunikasi yang baik. ini salah satu hal yang membuat pembahasan Raperda itu selalu tertunda,” ketus Rachmadi.
Jika diuraikan beberapa alasan lain yang menjadi dasar yakni, soal pokok pikiran dewan. Rachmadi mengatakan beberapa aspirasi warga yang diterima oleh DPRD saat reses tidak diakomodir dalam perencanaan anggaran.
“Kami juga punya konstituen sendiri. Ada masyarakat yang memilih kami. Kitakan sama-sama dipilih masyarakat,” tegas Rachmadi.
Rachmadi punya pandangan lain soal dana untuk pemilihan umum 2024 yang harusnya dihibahkan. Dia menilai, komunikasi antara KPU HST, Pemkab HST dan DPRD HST kurang mulus.
Hal itu, aku Rachmadi yang membuat munculnya spekulasi dan polemik terjadi.
“Kami DPRD HST ingin menjaga nama baik kabupaten. Di kabupaten lain adem-adem saja, mulus-mulus saja. Ini bukan kepentingan kami saja, seolah-olah kami (salah). Kalau memang agenda yang disebutkan pemkab itu prioritas harusnya tidak diletakkan di anggaran perubahan tapi anggaran murni,” terang Rachmadi.
Soal dampak dari tidak adannya anggaran perubahan, DPRD HST sepakat meminta agar dana selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (SILPA) dinolkan.
“Artinya jika ada hibah, ada permintaan dari instansi lain bisa menggunakannya (SILPA). Kalau tidak salah dananya Rp230 miliar. Makanya kami ingin ada duduk bersama untuk membahas itu,” tutup Rachmadi.
Reporter: HN Lazuardi
