terasbanua.my.id, Banjarmasin – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarmasin melaksanakan orientasi penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang Kota Banjarmasin tahun 2025-2045 mendatang di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Kamis (14/9/2023).
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina yang membuka acara tersebut mengatakan alasan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024 tak lain agar kepala daerah yang terpilih nanti bisa sesuai dengan janji politik presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional untuk 20 tahun yang akan datang.
“Isunya kan sentral yakni 100 tahun Indonesia merdeka berarti Indonesia emas 2045 dan pembangunan yang lebih berkelanjutan,” ungkap Ibnu kepada awak media.
Untuk itu lanjut Ibnu, mulai saat ini sudah bisa disusunkan dan dipersilahkan menuangkan idenya dalam pembangunan jangka panjang tersebut.
Tentunya melanjutkan pembangunan yang sudah ada, menyingkronkan dengan aturan-aturan baru dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Namun yang jelas, dalam pembangunan berkelanjutan itu Kota Banjarmasin tetap pada koridornya sebagai kota dagang dan jasa.
“Pilihannya adalah itu karena kita bukan lagi ibu kota provinsi Kalsel yang artinya aktivitas pemerintah mulai berpindah ke Banjarbaru. Tetapi aktivitas dagang dan jasa tetap di sini,” jelasnya.
Maka dari itu, perlu pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas perdagangan dan jasa termasuk perkembangan ekonomi kreatif dan lainnya di Kota Banjarmasin. Tentunya menjadi prioritas.
Apalagi Kota Banjarmasin adalah pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) di sektor ekonomi dari bidang dagang dan jasa.
“Itukan RPJM kota, sudah bisa kita wujudkan. Dapat dilihat dari aktivitas pelabuhan kita se Kalimantan itu cukup tinggi,” tuturnya.
Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti, untuk pembangunan akan disesuaikan dengan janji-janji politik presiden terpilih.
“Jangan sampai apa yang kita prioritas tidak sesuai dengan apa yang dimaksudnya oleh presiden terpilih,” katanya.
Sementara aspek lainnya yang mengarah problem nasional. Contohnya memberantas kemiskinan, penanganan stunting dan lainnya yang ada di daerah dan masih berjalan tentu harus diselesaikan dan dilanjutkan oleh kepala daerah yang terpilih.
“Makanya harus singkron. Jangan prioritaskan yang dinilai tak perlu. Terkecuali jadi tuan rumah untuk apa atau PON misalnya. Jadi harus disiapkan infrastrukturnya,” ujarnya.
Hamdiah
Foto. Hamdiah
