terasbanua.my.id, Barabai – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Hulu Sungai Tengah (HST) mengevaluasi perencanaan program dan anggaran.
Bahkan Ketua Bawaslu HST, Nurul Huda menyebut sudah menghadirkan perwakilan Kantor Pajak Pratama (KPP) Barabai dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai nara sumber. Pembahasan tentang realisasi program dan anggaran di Bawaslu HST selama Pemilu.
Kehadiran pihak Pajak Pratama dan KPPN sebagai nara sumber, kata Nurul penting bagi Bawaslu HST. Terutama untuk menghadapi jika ada permasalahan realisasi program dan anggaran yang tidak sesuai.
“Walaupun Pemilu sudah lewat, kami perlu melakukan evaluasi bagaimana program dan anggaran sudah dilaksanakan,” kata Nurul, Rabu (3/4/2024).
Selama periode Januari hingga Februari 2024, realisasi anggaran pengawasan di Bawaslu HST mencapai Rp5,2 miliar. Diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) HST.
Masih ada beberapa kecamatan yang belum melaporkan keuangannya. Akhir April laporan tersebut harus selesai.
“Artinya realisasi anggaran yang ada bisa saja bertambah,” aku Nurul.
Dana pengawasan Pemilu di HST ternyata belum terserap maksimal. Dari total anggaran keseluruhan yang mencapai Rp 11 miliar. Bawaslu akan mengembalikan sisa anggaran yang belum terealisasi.
“Ada kegiatan yang tidak terlaksana, karena waktu cukup mepet. Sebab kegiatan kami tidak hanya di kabupaten tapi juga di provinsi,” terang Nurul.
Reporter: HN Lazuardi
