terasbanua.my.id, Banjarmasin – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin diminta agar lebih jeli terhadap pengelolaan keuangan dalam penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Apalagi selama ini, pengelolaan keuangan terlaksana dengan baik. Terbukti dengan berhasilnya Pemko Banjarmasin meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) beturut-turut untuk ke-10 kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Keuangan Pemerintah Daerah.
“Perubahan anggaran ini sudah jadi kajian rutin. Saya kira mereka sudah paham dan sudah saatnya siap-siap untuk penyusunan perubahan anggaran,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman usai membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui SIPD di ballroom salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Senin (29/5/2023).
Tak dipungikiri Ikhsan, penyerapan APBD kerap mengalami kenaikan karena memang pada anggaran murni penentuan belum optimis hingga dilakukan penyesuaian dalam anggaran perubahan.
“Perubahan di lapangan dilakukan penyesuaian. Hingga nanti diharapkan semua kegiatan bisa dilaksanakan maksimal,” tutur Ikhsan.
SKPD yang selama ini cepat dalam penyesuaian APBD diungkapkannya adalah dinas-dinas yang mengelola kegiatan fisik dan infrastruktur.
Sementara itu, secara terpisah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Hendro, berharap di
masing-masing pengelola keuangan di SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin bisa lebih memahami tugasnya.
“Jangan sampai nanti di akhir-akhir tahun ditemukan kendala dalam peraturan keuangan,” kata Hendro.
Melalui kegiatan FGD lanjut Hendro dijelaskan bagaimana proses penyerapan anggaran dengan baik sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan untuk menyamakan persepsi.
“Maka kita undang kasubag perencanaan, bendahara pengeluaran, penyusun laporan, dan bendahara barang,” terangnya.
Tak diindahkannya, masih banyak ketidakpahaman terhadap pengelolaan keuangan di SKPD karena ada pergantian petugas yang baru.
Tentunya dengan menyamakan persepsi tersebut, ia berharap tidak ada lagi alasan SKPD yang tidak tahu terhadap pengelolaan keuangan.
“Makanya kita beri sosialisasi dan pengertian agar yang awalnya tidak bisa jadi bisa,” pungkasnya.
Hamdiah/ rie
Foto. Hamdiah
