terasbanua.my.id, Banjarmasin – Kegagalan mempertahankan penghargaan Adipura pada tahun 2022 lalu membuat Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin berupaya merebut lagi di tahun 2023.
Untuk itu, Pemko Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin sudah mulai melakukan persiapan strategi untuk merebut penghargaan adipura.
Hal itu juga dibeberkan langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina kepada awak media, Rabu (24/8/2023) kemarin.
“Kemarin kita sudah ada rapat koordinasi terkait detik-detik penilaian adipura,” ucap Ibnu.
Jadi catatan penilaian tahun lalu lanjut Ibnu, ada pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang nilainya masih di bawah target di angka 90 persen yakni hanya sekitar 70 persen.
Untuk itu, perlu dimaksimalkan melalui inovasi dengan pemanfaatan gas metan yang dihasilkan dari pengelolaan TPA menuju rumah-rumah penduduk.
“Itu nilainya pasti akan naik. Mungkin bisa 10 poin. Kalau bisa naik sedikit saja saya yakin adipura bisa kita raih. Di samping memang membenahi titik-titik yang selama ini viral yang rawan,” ujarnya.
Dititik rawan misalnya seperti kawasan Lingkar Dalam, HKSN, Kampung Gendang, dan Belitung.
Termasuk rencana perluasan lahan TPA yang menjadi strategi merebut penghargaan adipura. Mengingat luasan TPA saat ini sebesar 39, 5 hektar sudah hampir penuh.
“Jadi salurannya pasti meluber ke seberang jalan. Jadi kalau penambahan sekitar 5 hektar di sana bisa leluasa dan kita bisa menawarkan itu kepada para investor yang sudah beberapa kali yang ingin mengelola sampahnya yang bisa dimanfaatkan menjadi energi dan bisa di produksi,” tuturnya.
Lebih lanjut Ibnu menuturkan pembahasannya bukan tentang hanya penilaian saja di titik itu saja. Tapi bagaimana kerja sama bersama masyarakat untuk selalu menciptakan lingkungan bersih yang berkelanjutan bagi warga Kota Banjarmasin.
Maka dari itu, pihaknya berusaha mengedukasi masyarakat agar bisa memilah sampah dari sumbernya langsung.
“Memilah sampah dari perumahaan. Kalau perlu satu komplek itu, apalagi di situ ada bak sampah sudah terpilah sebelum diangkut,” tutur Ibnu.
Selain itu, dari DLH Kota Banjarmasin diminta untuk bisa merangkul paman-paman gerobak yang ada di komplek-komplek untuk persoalan sampah.
“Kalau perlu diberikan insentif atau misalnya di masuk BPJS ketenagakerjaan. Ada pertanggungan jadinya karena mereka penghasilannya sangat terbatas. Tapi jika disubsidi dengan BPJS itu ada pertanggungan,” tutupnya.
Hamdiah/ rie
Foto. Hamdiah
