terasbanua.my.id, Banjarmasin – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarmasin menggelarbRapat Koordinasi bulanan, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin pada Rabu (21/6/2023).
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan dalam rapat koordinasi kali ini membahas tentang kesiapan dan antisipasi konflik sosial yang terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang. Mengingat 2024 sebentar lagi tiba.
“Makanya semua stakeholder kita minta menyampaikan terutama dari penyelenggara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilihan Umum). Mereka sudah mengidentifikasi potensi-potensi konflik yang bisa terjadi pada saat Pemilu,” kata Ibnu usai rapat.
Di tambah lagi lanjut Ibnu, ada hasil penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bekerja sama dengan ULM terkait peta konflik dari pelaksanaan Pemilu nanti.
Di samping itu, menurutnya setiap tahapan pemilu memang ada konflik yang bisa terjadi. Namun paling rawan terjadi pada saat penempatan Daftar Calon Tetap (DCT) dimana banyak yang tidak puas dengan hasilnya.
Kemudian pada saat kampanye antar partai politik dan para pendukungnya tentu hal itu perlu diperhatikan untuk antisipasi.
Diungkapkannya ada beberapa lokasi yang rawan terjadinya konflik hingga perlu dilakukan antisipasi sejak awal.
“Daerah itu yang berada di pinggiran dan padat penduduk itu perlu diantisipasi,” ujarnya.
Maka dari itu, ia berharap rapat koordinasi yang dilakukan sebagai langkah antisipasi awal yang bisa dilakukan.
Apalagi Kota Banjarmasin merupakan daerah dengan pemilihan terbanyak. Tentu potensi konflik sangat besar bisa terjadi.
“Namun saat yang sama kita bisa jadi contoh bahwa Kota Banjarmasin bisa melaksanakan pemilu dengan damai,” tuturnya.
Selama ini lanjutnya, di Kota Banjarmasin terdapat 33 etnis suku bangsa yang bisa hidup berdampingan dengan damai.
“Kita berharap pemilu 2024 yang pelaksanaan bersamaan dengan Pilpres juga. Pastilah ini sebagai sebuah pesta demokrasi dan rakyat, tapi jangan sampai ternodai dengan adanya kejadian yang tidak diinginkan,” akhirnya.
Secara terpisah, Komisioner KPU Kota Banjarmasin, Taufiqurrahman menuturkan potensi konflik yang bisa diantisipasi pihaknya adalah mengenai data pemilih.
“Kerawanannya misalnya ada lagi pemilih yang belum terdaftar,” tuturnya.
Kendati demikian, hal itu bisa teratasi asalkan pemilih segera melaporkan untuk dimasukan dalam daftar pemilih tambahan.
“Malam tadi sudah kita tetapkan daftar pemilih. Jika masih tertinggal silahkan laporkan seumpama sudah kita lakukan tahap pertama hingga rekapitulasi di kabupaten/kota jadi silahkan laporkan,” paparnya.
Sementara potensi kerawanan lainnya, misalnya pemasangan alat peraga kampanye di luar ketentuan atau potensi pelanggaran lainnya itu ranahnya sudah di Bawaslu.
Hamdiah/ rie
Foto. Hamdiah
