terasbanua.my.id, Barabai – Peluncuran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk Hulu Sungai Tengah (HST) ramai jadi perbincangan.
Mulai dari kritikan agendanya yang mendatangkan band papan atas, Geisha sampai aksi pengusiran awak media oleh oknum panitia dari KPU HST.
KPU HST menggelar peluncuran Pikada 2024 dengan mengundang band ibu kota itu, Minggu (23/6/2024) malam.
Beberapa awak media yang bertugas di HST diusir dari titik lokasi peliputan konser, Taman Dwi Warna Barabai.
Soal pengusiran awak media, Ketua PWI HST, Syarifuddin angkat bicara. Dia meminta semua awak media yang sempat berhadir untuk meninggalkan lokasi acara.
“Ada dua rekan wartawan yang mendapat perlakuan yang seharusnya tak dilakukan oleh panitia dari KPU HST,” kata wartawan Kalimantan Post itu.
Atas peristiwa tersebut, Ketua PWI HST yang akrab disapa Ari itu pun meminta pihak KPU memperbaiki sistem komunikasi.
“Jangan arogan. Media juga punya peranan yang penting untuk menyukseskan Pilkada 2024,” tegas Ari.
Ari mengatakan, bila dalihnya pelaksanaan acara ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mendatang, maka wartawan juga punya peran.
“Kalau hanya konser-konser begini, tolak ukurnya apa bahwa peserta pemilih akan meningkat,” ketus Ari.
Ia mengatakan justru kehadiran rekan-rekan wartawan itu penting untuk menyebarluaskan informasi terkait Pilkada kepada masyarakat.
“Intinya jangan arogan. Komunikasi itu perlu ditingkatkan dengan semua stakhoder termasuk rekan-rekan media,” tegas Ari.
Ia mengatakan kehadiran media itu karena kepedulian untuk menyukseskan Pilkada 2024.
“Kami peduli makanya kami hadir. Saya sangat kecewa,” tutup Ari.
Seperti diberitakan sebelumnya, terkait mendatangkan artis dalam acara peluncuran ini pun sebelumnya sudah mendapatkan kritikan beberapa tokoh masyarakat di HST.
Mulai dari Ketua MUI, Dewan Adat Dayak (DAD) sampai lainnya termasuk pengamat politik di HST. Inti kritikan mereka terkait hubungan konser dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 ini.
Atas peristiwa itu, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie pun angkat bicara. Dia menilai tindakan KPU HST yang melarang awak media meliput peluncuran Pilkada 2024 mencoreng tugas wartawan.
“Padahal Pers Kalsel berperan aktif menjaga kedamaian menjelang Pilkada mendatang, melalui pemberitaan,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawa via WhatsApp, Senin (24/6/2024).
Kejadian pengusiran tersebut dinilai mencoreng kerja wartawan, padahal media membantu KPU termasuk Bawaslu agar pemberitaan kondusif.
“Saya minta panitia atau KPU HST klarifikasi dan meminta maaf atas tindakan mencoreng kerja wartawan tersebut,” tegas Helmie.
Atas nama masyarakat pers Kalsel, kata Helmie sebelumnya juga telah membuat pernyataan komitmen yang berisi 5 poin untuk mendukung jalannya Pilkada yang damai dan berkualitas. Mulai pemberitaan dalam semua aspek, dimulai dari persiapan Pilkada hingga hasil penghitungan suara .
Lima komitmen yang dimaksud tersebut adalah pertama mendukung terselenggaranya Pilkada 2024 secara damai dan demokratis.
Kedua, mendorong terciptanya kompetisi pilkada yang sehat, berkualitas, bermartabat dan berintegritas dengan mengedepankan visi dan misi serta ide dan gagasan membangun Banua.
Ketiga, mengharapkan semua pihak terutama para kandidat calon kepala daerah untuk tidak melakukan cara-cara kotor dan mengeksploitasi isu SARA untuk menjatuhkan lawan politik.
Keempat, meminta kepada penyelenggara KPU, Bawaslu, serta TNI-Polri dan ASN untuk bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu kandidat calon kepala daerah.
Dan terakhir mengimbau kepada seluruh masyarakat pers Kalsel untuk menyajikan pemberitaan Pilkada sesuai koridor etik, tidak memihak serta tidak membuat pemberitaan negatif yang menjatuhkan harkat dan martabat calon kandidat kepala daerah.
Reporter: HN Lazuardi
