terasbanua.my.id, Jakarta – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) terus bergerak membangun komunikasi dengan berbagai kalangan, dimana hal ini berjalan beriringan dengan program APEKSI yang ingin merencanakan, menyusun serta mewujudkan sebuah kemajuan bagi kota kota di Indonesia.
Salah satu pesan krusial yang dilontarkan adalah soal masa transisi kepemimpinan nasional dan daerah yang memerlukan kejelasan tata kelola baik dari segi regulasi, kelembagaan dan pembiayaan secara konprehensif, termasuk pengelola ASN maupun honorer.
Hal ini pun tertuang pada pertemuan diskusi APEKSI bersama Kompas Collaboration Forum (KCF), bertajuk “Kompas Collaboration Forum-Afternoon Coffee#7”, yang berlangsung di Menara Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2023) Siang.
Kegiatan yang dirangkai dengan forum diskusi tersebut mengusung tema “Penguatan Efektivitas Tata Kelola ASN”. Kegiatan terasa spesial karena juga menghadirkan narasumber Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdulllah Azwar Anas dan Ketua Umum APEKSI yang juga Walikota Bogor, Bima Arya.
Selain itu, dari Pemerintah Kota Banjarmasin turut hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin, Windiasti Kartika, ST, MT yang diamanahi untuk mewakili Walikota Banjarmasin.
Dalam kesempatan itu, mereka pun memberikan pandangan tersendiri terkait dalam menemukan solusi cerdas mengatasi persoalan Reformasi Birokrasi di Indonesia.
Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas kembali mengingatkan sekaligus mendorong para kepala daerah untuk melakukan transformasi birokrasi di wilayahnya. Hal ini sebagaimana mandat Presiden Joko Widodo terkait reformasi birokrasi. Ia menyebut ada empat poin yang perlu diperhatikan pemerintah daerah guna melaksanakan arahan Presiden tersebut.
“Pertama transformasi berbasis kinerja. Indeks kualitas ASN di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Karena itu pula, pemerintah terus mendorong transformasi dari segi organisasi, kepegawaian, maupun sistem kerja dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. Insya Allah ke depan, kita perlu transformasi kinerja, supaya kedepan fungsinya hebat dan berkualitas,” pesan Abdullah Azwar Anas.
Sementara itu, Ketua APEKSI Bima Arya mengungkapkan, persoalan persoalan birokrasi dan tata kelola ASN serta pemerintahan memang menjadi fokus para kepala daerah yang tergabung dalam APEKSI.
Oleh karena itu, ujarnya dalam Rakernas APEKSI di Makassar beberapa waktu lalu, mereka sepakat membuat rekomendasi penting, termasuk bagaimana menciptakan iklim sehat bagi reformasi pemerintahan ketika terjadi transisi kepemimpinan nasional dan daerah.
“Kuncinya adalah Reformasi Birokrasi harus bergerak maju. Itu membutuhkan komitmen besar kepala daerah bagaimana menjawab tantangan ini, bagaimana pula mengatasi persoalan tata kelola ASN, honorer hingga pemerintah, memang tidak mudah. Namun harus kita gerakan bersama-sama,” kata Bima Arya.
Bima pun sempat menyinggung terkait aturan yang dibuat pemerintah pusat dalam kebijakan jabatan fungsional. Namun hal ini menurutya bertujuan baik agar birokrasi berjalan dengan lebih efektif dan efesien.”Aturannya harus dijemput dengan satu sistem yang membuat ASN tetap bisa berkembang,” bebernya.
“Karena itulah terkait Jafung kepala kepegawaian harus memiliki frekwensi yang sama dengan langkah-langkah reformasi birokrasi,” tambahnya lagi.
Disisi lain, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banjarmasin, Windiasti Kartika mengapresiasi kegiatan “Kompas Collaboration Forum-Afternoon Coffee#7″ yang banyak melahirkan pandangan dan wawasan segar dalam penanganan persoalan persoalan reformasi birokrasi.
Lanjutnya, Pemerintah Kota Banjarmasin sendiri tentu memiliki kebijakan tersendiri dan tetap menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal penatakelolaan pemerintahan dan ASN.
“Kita tetap mengacu perundangan yang ada. Kami pun memberikan peluang bagi ASN dalam mengembangkan karir dan prestasi termasuk mengembangkan keahlian, sebagaimana yang tadi disampaikan Bapak Menteri PAN RB yang menekankan penguatan SDM dalam rangka menghasilkan pegawai-pegawai berkualitas untuk melayani masyarakat,” ujar Windi.
(Humas-Pemko Bjm/Hamdiah).
