terasbanua.my.id, Barabai – Untuk pemenuhan dan kriteria kepatuhan standar publik, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST) menggandeng Ombudsman RI.
Ombudsman RI Provinsi Kalsel diminta memberikan pengetahuan seputar standar pelayanan publik dalam workshop yang diikuti perangkat daerah dan PKM HST.
Workhsop dibuka langsung Bupati HST, H Aulia Oktafiandi dan diisi nara sumber Kepala Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Senin (22/4/2024).
Kata Bupati Aulia, workshop itu forum penting dalam upaya mengidentifikasi, menganalisisndan mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi. Terutama dalam pemenuhan standar pelayanan yang ditetapkan.
Utuk pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, cepat dan tepat tentunya tidak akan terjadi begitu saja. Diperlukan komitmen, kebersamaan serta sinergitas semua pihak.
“Pemenuhan standar pelayanan pada instansi pemerintah sangat berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata Aulia saat membuka agenda.
Soal perbaikan pelayanan publik, saat ini Pemkab HST membangun Mal Pelayanan Publik. Juga Workshop Pemenuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemkab HST.
“Ke depan, akan lebih banyak diperlukan pemanfaatan teknologi atau digitalisasi pelayanan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan publik. Karenanya inovasi dengan memanfaatkan teknologi harus menjadi budaya kerja yang baru untuk dijalankan,” ujar Aulia.
Workhsop saat itu dibarengi dengan penyerahan penghargaan kepada 6 unit kerja. Mereka berkontribusi pada hasil penilaian pelayanan publik yang masuk predikat kepatuhan Kualitas tertinggi atau zona hijau dengan nilai 88,68 pada 2023 lalu.
Bupati Aulia pun berharap, seluruh SKPD bekerja keras dan meningkatkan kerja sama untuk mempertahankan maupun menaikan nilai kepatuhan dengan lebih meningkatkan pelayanan publik.
“Semoga melalui workshop, kita dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan dan best practices dalam upaya memperbaiki pelayanan publik di Kab HST,” tutup Aulia.
Kepala Bagian Organisasi Setda HST, M Rusdiyanto dalam laporannya menyebut rujuan dilaksanakan workshop untuk mendorong unit pelayana publik. Yakni, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemenuhan standar pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan penyelenggara pelayanan serta peningkatan kualitas pengaduan disetiap unit penyelenggara pelayanan publik.
“Peserta workshop adalah unit kerja Inspektorat, Dinas Dukcapil, Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja , Dinas Sosial PPKB PPPA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, RSUD H Damanhuri Barabai, seluruh Kecamatan dan Kepala Puskesmas se-HST,” tutup Rusdiyanto
Reporter: HN Lazuardi
