terasbanua.my.id, Banjarmasin – Jika sebelumnya penarikan pajak parkir 30 persen, kini turun menjadi 10 persen saja.
Hal itu mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin akan mengoptimalkan Pendapatan Belanja Daerah (PAD) dari sektor parkir.
Rencananya, hotel di Kota Banjarmasin wajib memiliki pajak parkir hingga akan dilakukan penarikan.
“Ini akan kita sosialisasikan ke perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banjarmasin, termasuk pelaku usaha rumah kost agar tidak ada multi atau salah tafsir,” ucap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, Rabu, (29/11/2023).
Adanya penurunan penarikan pajak parkir, tentunya perlu langkah-langkah tepat dalam pengoptimalan tersebut.
“Kami akan berkordinasi dengan pihak bank untuk pelaksanaannya, seperti di Bandara pelaksanaan pembayarannya,” katanya.
Kemudian, kata dia, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan aparat.
“Kalau banyak ternyata kantong-kantong parkir yang masih keterkaitannya dengan rekan-rekan. Maka itu akan dikordinasikan supaya bisa lebih mengoptimalkan,” ujarnya.
Tidak hanya fokus pada sektor parkir, pihaknya juga akan mengejar potensi-potensi lain seperti Penerangan Jalan Umum (PJU).
Dalam hal itu, ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) berkoordinasi untuk melakukan pendataan ulang dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
“Apalagi banyak perumahan dan komplek baru, soalnya ini potensi peningkatan PAD kita,” tuturnya.
Kemudian retribusi sampah juga dimaksimalkan. Untuk itu, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan pihak PTAM Bandarmasih dan Bank Daerah untuk melakukan koordinasi.
“Karena ada pembayaran yang lewat sistem, itu tidak tercatat retribusi sampahnya. Kalau memang dari pihak PTAM Bandarmasih dan bank tercatat, datanya itu sesuai dengan adanya penambahan perumahan dan pelanggan, otomatis angka naik tidak mungkin turun secara logikanya,” jelasnya
Selain itu, melihat potensi retribusi reklame besar pihaknya akan melakukan pendataan sekaligus pembenahan pada tahun depan.
“Mudah-mudahan dari potensi parkir, PJU, sampah dan reklame bisa menambah PAD,” katanya.
Tentunya ia meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk saling bekerja sama dan mendukung agar bisa meningkatkan potensi PAD di Kota Banjarmasin.
“Adapun target PAD tahun depan kurang lebih saja dengan 2023 ini, sekitar Rp 560 miliar. Atau ada kenaikan sedikit tidak sampai 10 persen,” pungkasnya.
Hamdiah
Foto. Hamdiah
