terasbanua.com, BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin kembali melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang II Tahun 2026.
Selama tiga hari pelaksanaan reses, seluruh anggota DPRD turun langsung ke sejumlah titik di berbagai di lima kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin untuk menyerap berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Dari hasil pertemuan dengan masyarakat, persoalan kebutuhan dasar masih mendominasi aspirasi yang disampaikan. Mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, layanan sosial hingga infrastruktur lingkungan menjadi topik yang paling banyak dikeluhkan dan diharapkan mendapat perhatian pemerintah.
Namun demikian, isu yang paling mencuat dalam reses kali ini adalah persoalan kebijakan nasional terkait jaminan kesehatan dan bantuan sosial.
Banyak warga mengeluhkan proses pengajuan bantuan yang dinilai rumit serta data penerima yang dianggap belum sepenuhnya tepat sasaran.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fahruri, mengatakan berbagai masukan yang disampaikan masyarakat menjadi catatan penting bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.
“Reses merupakan sarana bagi kami untuk mendengar langsung suara masyarakat. Berbagai persoalan yang disampaikan warga akan menjadi bahan perjuangan DPRD agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan maupun program pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurut Rikval, persoalan bantuan sosial dan jaminan kesehatan menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Banyak warga yang merasa berhak menerima bantuan, namun belum terakomodasi dalam basis data penerima manfaat.
“Kami menerima cukup banyak keluhan terkait data penerima bantuan sosial maupun kepesertaan jaminan kesehatan. Masyarakat berharap mekanisme pendataan dan verifikasi dapat diperbaiki agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan,” katanya.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fahruri saat menggelar reses di masa sidang kedua tahun 2026 di daerah pemilihannya.
Di sektor kesehatan, masyarakat menginginkan peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, kemudahan akses pengobatan, serta optimalisasi program jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu.
Harapan terhadap pelayanan kesehatan yang cepat, merata, dan terjangkau masih menjadi aspirasi yang paling sering muncul dalam setiap pertemuan.
Sementara itu, pada bidang pendidikan, warga mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pemerataan akses pendidikan, serta dukungan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Masyarakat berharap kualitas pendidikan di Kota Banjarmasin terus meningkat sehingga mampu mencetak generasi yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Persoalan layanan sosial juga menjadi perhatian masyarakat. Selain mengharapkan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, warga mendorong adanya program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, termasuk pelatihan keterampilan dan dukungan usaha produktif.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur lingkungan tetap menjadi kebutuhan yang paling nyata dirasakan masyarakat. Berbagai usulan disampaikan mulai dari perbaikan jalan lingkungan, peningkatan kualitas drainase, pembangunan titian, pemasangan penerangan jalan umum, hingga penanganan kawasan yang kerap mengalami banjir dan genangan.
Para anggota DPRD yang hadir langsung di tengah masyarakat menilai berbagai aspirasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dasar warga masih menjadi prioritas yang harus mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Karena itu, seluruh masukan yang dihimpun selama reses akan dirumuskan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan dan penganggaran daerah.
Rikval menegaskan, DPRD Kota Banjarmasin akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar tidak berhenti pada tahap penyampaian semata, melainkan dapat diwujudkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap suara masyarakat memiliki ruang dalam proses pembangunan. Reses menjadi jembatan antara kebutuhan warga dengan kebijakan pemerintah, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab persoalan yang ada di lapangan,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses Masa Sidang II Tahun 2026 ini, DPRD Kota Banjarmasin kembali menegaskan perannya sebagai representasi masyarakat yang hadir untuk mendengar, memperjuangkan, dan mengawal berbagai kebutuhan warga demi terwujudnya pembangunan kota yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan.
(Adv- sumber humas DPRD Kota Banjarmasin).
