terasbanua.my.id, Banjarmasin – Wakil Wali Kota Banjarmasin, H Arifin Noor, menghadiri Rapat Paripurna Tingkat I tentang Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025 berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin pada Jumat, (12/07/2024).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin, H Harry Wijaya, dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin, Matnor Ali, dan Tugiatno. Juga hadir Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, beserta Asisten dan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Beberapa rincian tadi akan dibahas lagi dalam masing-masing anggaran yang dijadwalkan oleh pihak DPRD. Kita bersama-sama akan membahas apa yang sudah disampaikan serta mempertimbangkan saran dan pendapat dari masing-masing fraksi, terutama yang menyangkut kemiskinan, infrastruktur, lingkungan hidup, kebersihan, pendidikan, dan kesehatan. Ini merupakan bagian dari prioritas kita sesuai dengan visi dan misi Banjarmasin,” terang Arifin Noor.
Lebih lanjut, Arifin menekankan pentingnya pengukuran pendapatan dengan baik agar tidak ada pembayaran yang tertunda lagi. “Dari sisi pendapatan, kita harus mengukurnya dengan baik agar pembayaran tidak tertunda lagi. Meskipun ada permasalahan di lapangan, kami sudah menyelesaikan pembayaran. Mudah-mudahan tahun depan tidak akan terjadi lagi, insya Allah,” tambahnya.
“Jika kita menyimak hasil yang disampaikan oleh kepala daerah tadi, terlihat strukturnya pendapatan daerah itu 2 triliun 45 miliar, sedangkan belanjanya 2 triliun 95 miliar. Kita harus bisa menekan defisit, karena belanja yang terlalu tinggi di fisik tahun lalu mengakibatkan refocusing. Catatan ini penting bagi kita agar APBD sehat, minimal berimbang atau bahkan surplus, ” timpal Matnor Ali, Anggota DPRD Kota Banjarmasin
Matnor juga menjelaskan bahwa defisit yang terjadi disebabkan oleh pendapatan yang tidak signifikan naiknya karena transfer pusat yang belum masuk.
“Transfer pusat seperti DAK dan DAU biasanya sudah masuk dalam pembukuan, tetapi pembayarannya sering tertunda. Ini yang perlu kita perhatikan ke depannya,” tutupnya.
Diskominfotik/Hamdiah
