terasbanua.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mengambil langkah agresif untuk mengurai benang kusut persoalan sampah dan drainase. Melalui rapat koordinasi strategis bersama Kantor Staf Presiden (KSP) di Aula Kayuh Baimbai, Senin (12/1/2026) kemarin, Pemko Banjarmasin resmi meminta atensi khusus pusat guna mentransformasi pengelolaan sampah kota.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, menegaskan bahwa keterbatasan lahan perkotaan menjadi hambatan utama. Solusi paling realistis yang ditawarkan adalah optimalisasi sisa lahan di TPA Basirih untuk dialihfungsikan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Yamin meluruskan persepsi publik bahwa Pemko tidak bermaksud kembali ke pola lama (open dumping).
Sebaliknya, ia membidik sisa lahan sekitar lima hektar di Basirih untuk dijadikan pusat pengolahan modern.
Ia menyadari bahwa perubahan sistem ini memerlukan ketegasan pemerintah dan kesabaran dalam mengedukasi masyarakat. “Mengubah perilaku memilah sampah itu proses jangka panjang, bisa memakan waktu puluhan tahun. Namun, kebijakan harus konsisten dari sekarang,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Yamin melontarkan pernyataan keras terkait tanggung jawab moralnya sebagai kepala daerah. Ia menjadikan isu sampah dan banjir sebagai indikator utama keberhasilan masa jabatannya.
“Kalau dalam lima tahun tidak berhasil membawa perubahan, buat apa saya maju lagi? Saya ingin dampak sosial dan kemajuan kota benar-benar dirasakan masyarakat dalam empat tahun ke depan,” ucapnya lugas.
Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono, menyambut baik inisiatif tersebut. KSP hadir untuk memastikan bahwa isu strategis di daerah selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Timothy memberikan sinyal positif terkait perubahan status TPA Basirih. “Dari TPA menjadi TPST adalah langkah maju. Sampah bisa dipilah, dikelola, bahkan dikembangkan menjadi sumber energi (waste to energy).
Kami akan menjadi jembatan antara Pemko dengan kementerian teknis seperti KLH dan PUPR,” jelas Timothy.Kunjungan KSP ini menandai babak baru koordinasi pembangunan di Banjarmasin.
Masalah banjir dan sampah dinilai tidak lagi bisa diselesaikan secara parsial oleh Pemkot sendiri, melainkan butuh intervensi lintas daerah dan dukungan regulasi dari pemerintah pusat.
TIM LIPUTAN
