terasbanua.my.id, Banjarmasin — Suasana lobi Balai Kota Banjarmasin, Senin (7/7/2025), seketika memanas usai kelompok massa dari Ikatan Pemuda Peduli Integritas (IPPI) yang tergabung dalam Forum Peduli Banua (Forpeban) Kalsel menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah kota.
Aksi itu dipimpin oleh Din Jaya selaku Ketua Forpeban, yang menyoroti soal transparansi dan efektivitas birokrasi di lingkungan Pemkot Banjarmasin.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman yang hadir coba mendengarkan dan membuka ruang dialog bersama para demonstran. Bagi Ikhsan, kritik dari masyarakat adalah bagian penting dalam pembangunan.
“Pertama-tama ulun (saya) sangat berterima kasih kepada kawan-kawan semuanya di sini. Ini bentuk nyata kemitraan. Aspirasi dari masyarakat, khususnya yang tergabung dalam IPPI, adalah bahan evaluasi penting bagi kami,” ujar Ikhsan di hadapan peserta aksi.
Aksi tersebut menyoroti dua isu utama: ketidaksesuaian sejumlah pejabat dalam struktur birokrasi dan permintaan evaluasi jabatan eselon II. Terkait hal itu, Ikhsan mengakui bahwa Wali Kota Banjarmasin saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat, khususnya kepala dinas.
“Apa yang disampaikan tadi saya tangkap semua. Saya akan sampaikan ke Wali Kota sebagai pimpinan kami. Saat ini, Pak Wali sedang menyusun evaluasi pejabat. Proses ini dilakukan sesuai regulasi, termasuk bila ada pergantian sebelum masa enam bulan, yang harus mendapat izin dari kementerian,” jelas Ikhsan.
Ia menegaskan, Pemkot tidak akan gegabah mengambil langkah tanpa dasar yang kuat. Namun, pihaknya tetap membuka ruang untuk masukan publik demi memperbaiki sistem kerja internal.
“Apabila ada bukti-bukti kuat, pencopotan bisa saja dilakukan. Tapi jika pejabat tersebut terbukti tepat dalam menjalankan tugasnya, tentu akan tetap dipertahankan,” ujar dia.
“Kritik dari masyarakat menjadi bahan introspeksi kami. Kami tidak menutup mata terhadap masukan yang konstruktif,” lanjutnya.
Ketua Forpeban, Din Jaya, dalam orasinya menyatakan bahwa aksi ini dilakukan bukan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan demi mendukung pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja untuk warga.
Aksi ini menjadi bukti bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat masih hidup di Kota Banjarmasin. “Kita ingin pemkot tak hanya hadir sebagai penguasa kebijakan, tapi juga sebagai pendengar aspirasi warganya,” tuturnya.
Diskominfotik/Hamdi
