terasbanua.my.id, Banjarmasin – Jadi garda terdepan dalam menangani persoalan sosial di Kota Banjarmasin, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin diminta terus tingkatkan pelayanan baik secara online maupun offline.
Hal tersebut dikatakan langsung oleh
Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman saat membuka kegiatan Forum/Dialog Konsultan Publik (Public Hearing) standar pelayanan pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin di Hotel Roditha Banjarmasin, Senin (5/6/2023) kemarin.
Ikhsan, mengapresiasi bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin itu bertujuan agar pelayanan adalah hal yang prioritas untuk diperhatikan. Apalagi sekarang zaman yang serba teknologi, tentu pelayanan bisa lebih mudah termasuk menjaring apresiasi masyarakat.
“Kemajuan teknologi dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam sambutan.
Sekda melanjutkan, forum/dialog konsultasi publik itu merupakan sarana yang tepat untuk memperoleh masukan dan saran dari masyarakat tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan publik di SKPD.
“SKPD pun harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
“Saya mengajak kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk memberikan masukan dan saran yang konstruktif dalam forum ini,” tambahnya.
Maka dari itu, Ikhsan berharap dengan adanya kegiatan itu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi SKPD dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Saya juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pelayanan publik. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Banjarmasin,”
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana, menyampaikan, bahwa pihaknya kerap mendapatkan aduan masyarakat yang disampaikan melalui pilar-pilar sosial dilingkupnya.
Misalnya saja terkait data miskin, dimana masih banyak di kota ini warga yang secara finansial mampu tapi mengaku miskin. Hal itupun terus diupayakan pihaknya dengan melakukan verifikasi dan sosialisasi kembali, karena berharap kesadaran oknum warga memakan waktu lama.
Belum lagi ditambah soal pemahaman warga dalam mengurus administrasi pengajuan warga tidak mampu.
“Soal perkara data masih banyak dikeluhkan, mudahan dengan penyampaian aspirasi dari berbagai pilar Sosial ini, keluh kesah masyarakat ini bisa segera teratasi,” ucapnya.
Rilis/Hamdiah/rie
