terasbanua.my.id, Semarang – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik turut berbangga atas diraihnya penghargaan Pariwara Antikorupsi 2024 yang diterima langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, pada Kamis (11/7/2024).
Diketahui, beberapa waktu lalu Pemko Banjarmasin bersama sederet Pemda/BUMD terbaik lainnya berhasil menyabet penghargaan prestisius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
Terpusat di Gedung Gradhika Bakti Praja Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kegiatan yang dirangkai bersamaan dengan Roadshow Bus Antikorupsi KPK ke Pelosok Negeri se- Jawa Tengah itu dibuka langsung oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana didampingi Pimpinan KPK RI, Alexander Marwata dan Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dengan ditandai pemukulan gong.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, menyampaikan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan oleh KPK terkait dengan Pariwara Antikorupsi.
“Pertama selamat untuk jajaran pemerintah Kota Banjarmasin. Amanah yang sangat berat sebetulnya karena ini dari KPK terkait dengan pariwara anti korupsi,” ujar Ibnu Sina pasca menerima penghargaan.
Ia menuturkan pentingnya integritas dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati, menghindari segala bentuk korupsi, termasuk korupsi kecil seperti pungutan liar.
“Mudah-mudahan ini menjadi spirit bersama bahwa jajaran pemerintah kota Banjarmasin dalam core values yang berakhlak, salah satunya adalah terkait dengan integritas bahwa kita melayani dengan sepenuh hati,” pesannya lagi.
Dirinya berharap agar iklan anti korupsi dapat tersampaikan secara luas sehingga pemerintah kota dapat memberi dan menjaga pelayanan terbaik kepada warga, terutama dalam konteks layanan publik.
“Kalau misalnya ini bisa kita sosialisasikan terus dan iklan anti korupsi kita bisa dimasyarakatkan, saya yakin dan percaya bahwa pemerintah kota itu bisa melayani warga dengan sebaik-baiknya terutama di layanan-layanan publik kita,” tegasnya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya memulai pencegahan korupsi dari diri sendiri, termasuk hal yang sama juga harus ditanamkan dalam diri ASN di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin.
“Mari sama-sama mulai dari diri sendiri dan mudah-mudahan dalam jajaran pemerintah kota khususnya semua SKPD, saya juga tidak ingin ada SKPD yang nanti dilaporkan karena melakukan pungli pungutan yang tidak seharusnya dalam layanan-layanan yang seharusnya gratis,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Ibnu Sina menjelaskan bahwa penghargaan yang diterima oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) bukanlah rencana awal, melainkan sebagai bentuk apresiasi dari KPK atas kampanye anti korupsi yang telah dilakukan.
“Karena memang ini sebetulnya tidak ada rencana mau ada penghargaan, jadi kita hanya mengkampanyekan saja karena ini juga imbauan dari KPK dan ternyata diberi penghargaan karena kita salah satu dari 10 Instansi yang ada di seluruh Indonesia sebagai teraktif dalam kampanye anti korupsi,” jelas Ibnu.
Beliau berharap agar penghargaan ini dapat menjadi perhatian khusus bagi SKPD untuk terus mengkampanyekan anti korupsi serta menjaga integritas dalam setiap pelayanan yang diberikan.
Seperti disampaikan sebelumnya, atas dasar itu, KPK juga memberi apresiasi atas kolaborasi kampanye antikorupsi yang telah dilaksanakan dengan mengundang perwakilan Pemda/BUMD terbaik untuk mengikuti Workshop and Creative Campaign Pariwara Antikorupsi 2024 yang sebelumnya telah digelar selama 3 hari.
Direktur Sosialiasi dan Kampanye Antikorupsi KPK RI, Amier Arif mengatakan, antusiasme para peserta yang berhadir sungguh luar biasa.
“Alhamdulillah 2 hari kita berikan full workshop, banyak materi yang kita berikan seperti persiapan komunikasi, penyiapan konten plan sampai hal-hal teknis lain,” ujarnya.
Dirinya berharap para peserta dapat mengambil ilmu dan kompetensi baru yang bisa diterapkan di masing-masing daerah terkait kampanye masif soal pesan Antikorupsi.
“Kami harap ketika kembali ke tempat asal, di instansi masing-masing ada report (laporan) dan tindaklanjut yang membuahkan hasil,” tambahnya.
Terakhir, tak kalah penting dirinya mengingatkan bahwa sikap Antikorupsi ini tetap memerlukan komitmen pimpinan tertinggi di tiap tingkatan baik pusat hingga daerah, termasuk masyarakat.
Diskominfotik/Hamdiah
