terasbanua.my.id, Banjarmasin – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melaksanakan Rapat Rembuk Stunting Tingkat Kota Banjarmasin di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (23/4/2024).
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan rapat rembuk stunting itu bertujuan untuk mengevaluasi dan mengupdate data terakhir angka stunting.
“Ini kita agak gugup juga karena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kesehatan dalam sehari dua ini di Jakarta nanti akan diumumkan angka stunting kita,” ucap Ibnu kepada awak media.
Pasalnya, ada prediksi kenaikan angka stunting di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sekitar 0,1 persen dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Padahal menurut Ibnu, angka stunting di Kota Seribu Sungai dari beberapa tahun belakangan berhasil diturunkan. Dimana tahun 2022 lalu di angka stunting berada 27 persen berhasil turun 22 persen di tahun 2023.
“Harusnya bisa turun melalui upaya yang telah dilakukan dan bisa kita pertanggung jawabkan itu,” ujarnya.
Namun memang selama ini, penanganan lebih fokus pada penanggulangan stunting hingga perlu pencegahan dari sumbernya langsung.
Untuk itu, pihaknya coba mengoptimalkan pencegahan dari pangkalnya. Salah satunya melalui konsumsi wajib obat kurang darah pada siswi di sekolah seminggu sekali selama satu tahun.
“Tinggal memastikan obat kurang darah yang telah diberikan di minum. Jadi perlu gerakan setiap hari Senin setelah apel semua siswa putri minum obat kurang darah bersama,” tuturnya.
Menurutnya mengonsumsi obat kurang darah dari usia sekolah sangat berdampak baik pada calon ibu yang akan melahirkan seorang anak.
Selain itu, calon pengantin tentu harus dipastikan sudah siap. Baik secara mental maupun alat reproduksi keduanya.
“Jadi saat siap menikah nanti, calon ibu tidak akan mengalami kurang darah, kekuranagn asupan sehat dan lainnya hingga berdampak melahirkan anak yang stunting,” jelasnya.
Belum lagi, keluarga miskin ekstrem yang menjadi salah satu faktor penyumbang angka stunting hingga perlu dibantu dan diawasi.
“Makanya kita punya tim pendamping keluarga di lapangan untuk memastikan bantuan stunting tepat sasaran,” akhirnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian dan Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin, Helfian Noor menambahkan setiap calon pengantin harus mengikuti pendampingan selama tiga bulan sebelum menikah.
Namun penerapan itu masih terkendala hingga saat ini karena masih banyak calon pengantin memilih menikah tidak resmi agar tidak mengikuti pendampingan tersebut.
“Itu lah kenapa kemudian rembuk stunting ini kita lakukan untuk menanggulanginya,” ujarnya.
Target penurunan stunting jika sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Banjarmasin tahun 2024 sekitar 17 persen. Sementara target nasional 14 persen.
“Ya kita berusaha mencapai target RPJM dan paling tidak bisa juga mencapai target nasional,” akhirnya.
Hamdiah
Foto. Hamdiah
