terasbanua.my.id, Banjarmasin – Pengaduan warga Kota Banjarmasin melalui sistem SP4N-LAPOR mengalami peningkatan di tahun 2022 lalu.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, Windiasti Kartika mengungkapkan peningkatan terjadi hingga mencapai 10 persen.
“Dari semula 253 kalau tidak salah di tahun 2021 itu, naik menjadi 277 di tahun 2022,” ucap Windi usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelola Pengaduan melalui SP4N-LAPOR Tahun 2022 di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin, Senin (30/1/2023).
Namun dibandingkan tahun awal-awal penggunaan SP4N-LAPOR, pengajuan yang masuk jauh lebih tinggi hingga mencapai 700 laporan dalam setahunnya.
Adanya penurunan itu, pihaknya pun diminta Wali Kota Banjarmasin untuk menganalisis dari penyebab penurunan tersebut.
“Apakah itu disebabkan karena kinerja Pemko Banjarmasin yang membaik hingga aduan berkurang,” kata Windi.
“Atau karena memang masyarakat sekarang cenderung digitalisasi menggunakan laporan melalui media sosial atau langsung lapor ke instagram hingga menyebabkan pengaduan SP4N-LAPOR berkurang. Nah itu yang perlu kita kaji dan analisis,” sambungnya.
Tak dipungkirinya, masing-masing SKPD yang memiliki kanal aduan sendiri dari pelayanan publik yang diberikan dan hal itu membuat pihaknya kesulitan memantau langsung terhadap pelaksanaan tindaklanjutnya dari SKPD terkait.
Untuk itu, pihaknya pun akan mengkoordinasikan lebih lanjut pola seperti yang akan dilakukan agar pengaduan dan tindaklanjutnya bisa terpantau oleh pihaknya.
“Kalau mencontoh dari DKI Jakarta memang SP4N-LAPOR hanya satu dari sekian banyak kanal laporan jadi mereka tidak menjadikan SP4N-LAPOR sebagai kanal pengaduan utama,” jelasnya.
Rencananya pihaknya akan mengintegrasikan SP4N-LAPOR agar bisa melihat jumlah keseluruhan laporan yang masuk dan mengetahui seberapa cepat aduan laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan target maksimal lima hari.
Secara terpisah, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan sudah seharusnya pengelolaan pengaduan warga melalui SP4N-LAPOR dievaluasi sebagaimana komitmen bersama Pemko Banjarmasin dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Ombudsman untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jadi pengaduan pelayanan itu menjadi semua hak bagi warga negara. Jadi ketika mereka bertanya ya harus dijawab dan ditindaklanjuti,” kata Ibnu.
Ibnu mengungkapkan di tahun 2022 lalu, hampir 100 pengaduan yang masuk telah ditangani oleh SKPD terkait dengan cepat. Walaupun ada SKPD yang melebihan SOP yang mana setelah tujuh hari laporan masuk baru ditindaklanjuti.
“Tapi itu cuman ada dua SKPD, sisanya Alhamdulillah tiga hari sudah ditindaklanjuti bahkan satu hari sudah selesai dan itu bagus untuk ke depannya,” ujarnya.
Ibnu berpesan kepada seluruh kepala SKPD untuk lebih perhatian kepada admin penghubung agar aduan warga yang masuk bisa direspon dengan cepat tanpa ada embel-embel lamban.
Di samping itu, ia juga berharap melalui penghargaan yang diberikan kepada SKPD yang telah merespon baik pengaduan warga bisa memberikan motivasi pada mereka untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sementara itu, salah satu SKPD yang mendapatkan penghargaan respon cepat aduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR yang masuk dalam 10 besar adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin.
Kepala DPMPTS Kota Banjarmasin, Ari Yani mengatakan selama ini pihaknya terus bergerak cepat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat termasuk dengan aduan laporan terkait perizinan.
“Kami selalu menjawab dan menindaklanjuti dari apa keluhan warga dan itu tidak membutuhkan waktu lama. Bahkan satu hari saja bisa kami selesaikan,” tegas Ari.
Hamdiah
Foto. Hamdiah
