terasbanua.my.id, Banjarmasin – Gedung Kantor Balai Kota Banjarmasin rencananya bakal dilakukan pembenahan.
Hal itu disampaikan langsung Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina di Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin belum lama tadi.
Rencana pembangunan itu sendiri guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan menuntaskan segala janji politik dan visi-misinya.
Mengingat masa jabatan yang seharusnya berakhir di tahun 2026 akan habis sebentar lagi karna Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.
“Jadi memang ada beberapa rencana pembangunan infrastruktur. Khususnya adalah pembangunan dari gedung Balaikota,” ucapnya Ibnu kepada awak media.
Mengenai rencana diungkapkan Ibnu, ada Detail Engineering Design (DED) Gedung Balai Kota yang sudah dikomunikasikan.
Prosesi pelepasan kontingen Rainmas ke 12 HST ke Cibubur diambil langsung Bupati HST, H Aulia Oktafiandi di halaman kantornya, Kamis (10/8/2023).
Untuk itu, Ibnu ingin 2024 mendatang akan ada alokasi anggaran untuk pembangunan gedung kantor pemerintah tersebut.
“Paling tidak untuk pembangunan gedung bagian belakang terlebih dahulu, dengan desain akan memiliki 8 hingga 10 lantai,” katanya.
Menurutnya, pembenahan gedung perlu dilakukan guna menunjang kinerja dari SKPD yang ada di kawasan Balai Kota dan sekitarnya.
Apalagi kondisi saat ini lanjutnya, gedung Balai Kota nampak sesak hingga pembenahan bisa jadi solusi tersebut.
“Agar kondisi Balai Kota tidak kumuh dan tidak berdesakan. Oleh karena itu saya kira rencana DED ini bisa disetujui oleh dewan,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya tak menampik adanya rencana pembangunan Gedung Balai Kota
“Memang ada pembahasan terkait DED Tapi kalau bicara ke penggunaan anggaran untuk pembangunan kita belum ada arah kesana,” ujarnya.
Namun dirinya memiliki sedikit perbedaan pandangan terkait ini. Harry berkeinginan agar pengajuan DED bisa dilakukan pada anggaran murni tahun 2024.
“Jika di tahun itu kemungkinan akan bisa kita langsung realisasikan untuk DED nya,” ucapnya.
“Tinggal nantinya apakah bisa kita pakai di 2024 perubahan untuk pembangunannya, atau secara logis saja kita gunakan nanti di 2025 untuk perencanaan anggaran pembuatan tersebut,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga masih ingin melihat dulu bagaimana rancangan DED pembangunannya. Baik dari segi desain bangunan ataupun anggarannya.
“Karena itu belum tentu nanti kita setujui atau mungkin nanti di pending. Atau bahkan dibikin bertahap nanti dengan konsep multi years,” tuturnya.
Walaupun menurutnya, jika berbicara secara multi years saat ini tidak bisa untuk menyetujuinya. Pasalnya masa jabatan kepala daerah saat ini yang akan habis sebentar lagi.
“Kemungkinan bisa kita laksanakan nanti di 2024 ataupun di 2025 mendatang,” tutupnya.
Hamdiah/ rie
Foto. Hamdiah
