terasbanua.my.id, Banjarmasin – Memasuki tahun 2023, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin tengah konsen memperbaiki data wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor mengatakan pembaharuan data tersebut perlu dilakukan agar diketahui secara pasti.
“Data PBB itu perlu di update setiap waktunya karena pasti ada perubahan. Misalnya ada penambahan bangunan atau dari tanah biasa sekarang sudah ada bangunan,” ucap Arifin usai menghadiri Sosialisasi Pajak Daerah dan Pajak Bumi Bangunan P2 Kota Banjarmasin di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Rabu (25/1/2023).
Selain itu, Arifin mengatakan sosialisasi tentang perpajakan kepada masyarakat juga dirasa penting agar mereka mengetahui kewajibannya untuk membayarkan pajak. Apalagi sampai ada yang menunggak pembayaran.
“Makanya sosialisasi ini kita undang semua pihak agar mereka tahu saluran bayar pajak itu dimana jika tidak tahu,” ujar Arifin.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo menjelaskan alasan dilakukan perbaikan data karena data di lapangan dengan data dikantongi pihaknya masih tidak sinkron.
Bahkan sejak tahun 2016 lalu, data tersebut belum ada perbaikan. Maka dari itu, di tahun 2023 ini pihaknya telah melakukan perbaikan data untuk beberapa kecamatan di Kota Banjarmasin.
“Jadi dari hasil perbaikan data itu akan kita terbitkan SPT (Surat Pemberitahuan) untuk PBB. Sehingga SPT yang diterbitkan lebih baik dari tahun sebelumnya,” kata Edy.
Maksud dari perbaikan data itu, misalnya ada tanah kosong sekarang sudah ada bangunan. Kemudian penyesuaian jalan protokol, contohnya dulu belum ada bangunan, sekarang ada bangunan atau dulunya bangunan biasa sekarang bangunan bertingkat.
“Jadi itu yang kita lakukan perbaikan data pada semua kecamatan yang ada sekitar 88 ribu lembar SPT kalau tidak salah dan total uangnya sekitar Rp. 39 miliar,” bebernya.
Selain itu, Edy mengungkapkan di tahun ini pihaknya juga akan melakukan pemutahiran data secara menyeluruh sehingga mengoptimalisasi terkait PBB bisa benar-benar tercapai.
“Dari Rp. 39 miliar itu jadi potensi tambahan PBB di tahun ini. Mungkin kalau menyeluruh perbaikan mungkin bisa lebih” ujarnya.
Sedangkan di tahun 2022 lalu lanjutnya, realisasi potensi PBB hanya Rp. 27 miliar yang mana memang sebelumnya belum ada pembaharuan data.
Pembaharuan data itu sudah selesai dilakukan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah.
Di samping itu, pihaknya juga terus mengejar PBB yang terutang agar capaian realisasi bisa melampaui Rp. 39 miliar itu.
Sementara itu, Exsecutive General Manager (EGM) PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Banjarmasin, Agus Vinandoyo mengatakan untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB itu bisa melalui outlet-outlet Kantor Pos di seluruh Kota Banjarmasin.
“Kita berdayakan masyarakat agar bergabung kemitraan bersama PT Pos hinggs memudahkan masyarakat yang ingin bayar PBB dan tidak jauh-jauh lagi,” katanya.
Dengan begitu lanjutnya, penyerapan PBB di Kota Banjarmasin bisa maksimal.
Hamdiah
Foto. Hamdiah
