terasbanua.com, Banjarmasin – Dari 13 Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), hanya tiga diantaranya yang masuk kategori zona hijau dalam penilaian kepatuhan layanan publik tahun 2021.
Tiga daerah yang masuk dalam kategori zona hijau tersebut yakni Kota Banjarbaru dengan skor 85.74, Kota Banjarmasin dengan skor 83.98 dan Tanah Laut dengan skor 83.63.
Sementara itu, untuk 10 daerah lainnya masuk dalam kategori zona kuning yakni Kabupaten Banjar dengan skor 64.22, Hulu Sungai Tengah (HST) dengan skor 63.46, Tapin dengan skor 79.38, Tabalong dengan skor 79.94.
Kemudian, Kota Baru dengan skor 70.50, Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan skor 78.26, Hulu Sungai Utara (HSU) dengan skor 74.90, Barito Kuala dengan skor 70.30, Balangan, Tanah Bumbu dengan skor 63.34.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman menjelaskan bahwa ada 10 unsur menjadi penilaian yang diambil setiap produk pelayanan publik yang ada.
“Dari 2021 mulai dari tahap persiapan dan pengambilan data di lapangan sampai dengan tabulasi di pusat. Data yang diambil terkait produk-produk pelayanan yang sifatnya layanan administrasi untuk 4 subtansi,” tuturnya.
Menurutnya dari agregat nasional paling banyak diakses masyarakat ialah 4 subtansi tersebut. Adapun 4 subtansi tersebut yaitu layanan administrasi kependudukan, layanan perizinan, layanan pendidikan dan layanan kesehatan.
Dimana masing-masing subtansi itu ada produk-produknya, minimal diambil 10 produk untuk penilaian dan dilihat variabelnya.
“Selain variabel ada indikator lagi untuk SPP tadi ada 5 misalnya prosedur, persyaratan, tarif atau biaya, dan jangka waktu. Kita lihat penampakan fisiknya ada tidak dari 4 subtansi tadi dan lainnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ,” paparnya.
Sementara itu, untuk 10 daerah yang masuk kategori zona kuning. Diharapkan kepada masing-masing Kepala Daerah segera melakukan evaluasi, agar ke depannya berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Hamdiah
Foto. Diskominfotik
