terasbanua.com, BANJARMASIN — Pemerintah Kota Banjarmasin resmi memulai langkah besar dalam merombak sistem integrasi data sosial masyarakat berbasis teknologi. Langkah ini diawali dengan sosialisasi perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui Digital Public Infrastructure (DPI) 2026 yang digelar oleh Dinas Sosial (Dinsos) bersama Komite Percepatan Transformasi Digital RI di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI), Senin (18/05/2026).
Banjarmasin patut berbangga karena terpilih menjadi satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia yang dipercaya mengimplementasikan program strategis nasional ini. Acara tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR.
Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR menegaskan bahwa digitalisasi ini merupakan langkah strategis untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik. Terutama, dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat agar penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi lebih transparan.
Program ini juga menjadi bukti kepatuhan daerah terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. ”Pada prinsipnya kita ingin mendorong penguatan ekosistem digital dengan pelibatan lintas sektor agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien,” katanya.
Namun, Yamin mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi tidak akan berdampak instan tanpa adanya perubahan paradigma kerja. Ia meminta seluruh stakeholder perlindungan sosial (perlinsos) untuk membuang jauh-jauh ego sektoral dan berkomitmen penuh untuk saling terbuka.
”Ini penting untuk memastikan kemaslahatan warga itu dapat terdata secara cepat dan tepat sasaran. Kita tentu berharap digitalisasi perlindungan sosial ini bisa mendorong upaya yang lebih maksimal dalam menanggulangi kemiskinan di kota Banjarmasin,” bebernya lagi.
Urgensi peralihan ke sistem digital ini diakui langsung oleh Plt Kadinsos Banjarmasin, Jefri Fransyah. Menurutnya, sistem pengelolaan perlinsos yang selama ini berjalan secara konvensional sangat rentan terhadap berbagai masalah administrasi hingga potensi penyalahgunaan. ”Selama ini semua berjalan manual yang berakibat banyaknya celah mulai dari potensi tumpang tindih penerima manfaat, proses verifikasi yang terkesan lamban, penundaan penyaluran bantuan, hingga tidak adanya pengawasan secara real-time,” jelas Jefrie.
Melalui sistem DPI yang baru ini, Dinsos Banjarmasin berkomitmen untuk menyatukan seluruh kantong data bantuan agar berada dalam satu pengawasan yang akurat. ”Makanya kami berupaya memutus rantai ini melalui sistem Digital Public Infrastructure, seluruh data bantuan sosial seperti PKH, BSU, bantuan Pangan, hingga Bantuan Sosial Tunai akan diintegrasikan secara ketat agar lebih presisi,” timpalnya lagi.
Dengan adanya integrasi data berbasis digital ini, potret kemiskinan dan distribusi bantuan sosial di Kota Banjarmasin diharapkan berubah total menjadi lebih transparan, akurat, serta berkeadilan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Medcent-bjm
