terasbanua.my.id, Banjarmasin – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin terpilih, Muhammad Yamin dan Ananda dipastikan akan dilantik 6 Februari 2025 mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman menuturkan jadwal pelantikan itu seiring dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) telah diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan akan diterbitkan sebelum jadwal pelantikan.
Mengingat Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menyetujui dan membuat kesepakatan.
Dimana seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tak bersengketa dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilantik secara serentak oleh Presiden RI pada 6 Februari 2025.
“Artinya memang fix pelantikan akan digelar pada tanggal 6 Februari 2025,” ucap Ikhsan, Kamis (30/1/2025).
Lebih lanjut Ikhsan menuturkan pelaksanaan pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta yang saat ini masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara.
“Buka di IKN (Ibu Kota Nusantara). Tapi Ibu Kota Negara – Jakarta. Kita juga sudah menanyakan langsung ke Ketua Komisi II DPR RI,” ujarnya.
Melihat kepastian jadwal tersebut, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untuk pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Yamin-Ananda. Mulai dari lokasi penginapan selama di Jakarta, kostum, pengiring dan lainnya.
“Kabag Pemerintahan juga sudah saya instruksikan untuk melakukan persiapan teknis dan seremony saat di Jakarta,” katanya.
Selain itu, di Balai Kota sendiri sudah ada rencana digelarnya syukuran. Tepatnya saat penyambutan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin periode 2025-2030 dari Jakarta seusai dilantik.
“Di Balai Kota juga ada rencana penyambutan. Kalau tidak tanggal 7 atau 8 Februari 2025. Setelah dilantik,” pungkasnya.
Mengutip website Kemenpan-RB, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto mengumumkan bahwa sekitar 270 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pelantikan itu merupakan bagian dari pelantikan pertama yang mencakup kepala daerah, yang hasil pemilihannya tidak bersengketa atau tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pelantikan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 164 B yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Adapun kepala daerah yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan setelah putusan MK berkekuatan hukum.
Hamdiah
Foto. Hamdiah
